文章基本信息

标题：One Step Forward, Two Steps Back: The Retrogression of Governance Reform and Anticorruption Measure in Indonesia 1999–2001
本地全文：下载
作者：VISHNU JUWONO
期刊名称：Jurnal Politik
印刷版ISSN：2460-7347
电子版ISSN：2461-0615
出版年度：2020
卷号：6
期号：1
页码：123-148
DOI：10.7454/jp.v6i1.307
语种：English
出版社：Universitas Indonesia
摘要：There were high hopes that Gus Dur, after being appointed by the People Consultative Assembly (MPR) in 1999, would bring significant governance reform and more progressive anti-corruption measures for the first time because two top leaders (Gus Dur and Megawati) were from the opposition in the New Order era. This paper attempts to evaluate the governance reform and anti-corruption measures in 1999–2001. This paper argues that there was a valuable opportunity to push for further governance reforms and a bolder anti-corruption drive, as there was a legitimate political top leadership stemming from the free-and-fair election in 1999 embodied in the appointment of Gus Dur and Megawati Soekarnoputri as president and vice president, respectively, by the Consultative People Assembly (MPR). However, the political bickering and blatant competition over state resources for the election campaign in 2004 underlying Indonesia’s former government led to a setback in several governance reform areas, including judicial reform.
其他摘要：Terdapat harapan yang tinggi terhadap pemerintah yang baru saat Gus Dur dipilih menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 untuk mendorong reformasi tata kelola dan inisiatif anti-korupsi yang lebih signifikan, mengingat Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati merupakan tokoh utama oposisi di era Orde Baru masa Presiden Soeharto. Tulisan ini mencoba melakukan evaluasi dari berbagai inisiatif reformasi tata kelola dan anti-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999–2001. Argumen yang tertera dalam artikel ini adalah terdapat sebuah kesempatan untuk mendorong inisiatif yang lebih progresif dalam hal reformasi tata kelola dan inisiatif anti-korupsi, di mana terdapat pemimpin politik yang mendapat dukungan rakyat yang kuat melalui proses pemilihan umum yang jujur dan adil dengan diangkatnya Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun karena persaingan politik yang begitu keras di antara para elite politik untuk memperoleh aset negara demi kepentingan kampanye politik 2004, membuat kemunduran dalam beberapa area terkait reformasi tata kelola seperti reformasi yudisial.
关键词：governance reform;anti-corruption;Indonesian politics;Indonesian president
其他关键词：reformasi tata kelola;anti-korupsi;politik Indonesia;presiden Indonesia