文章基本信息

标题：The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura
本地全文：下载
作者：Siti Musawwamah
期刊名称：Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial
印刷版ISSN：1907-591X
电子版ISSN：2442-3084
出版年度：2020
卷号：15
期号：1
页码：67-92
DOI：10.19105/al-lhkam.v15i1.2883
语种：English
出版社：State College of Islamic Studies Pamekasan (STAIN Pamekasan)
摘要：Women empowerment in the judiciary institution had actually been sought for since the moment of rule enforcement on reasons for divorce and implementation of (valid) divorce before a court hearing. This policy is an affirmation of legal renewal in the UUP (marriage law) and KHI (Compilation of Islamic Law) as well as an entry point for the law protection on women through the guarantee of legal certainty and opportunity to fight for their rights in divorce decisions,including right of gaining nafkah māḍiyah (past/indebted),nafkah 'iddah,nafkah mut’ah,shared assets, haḍānah (child custody) and childcare costs. The problem relates to the execution of the judiciary decision as it deals with some problems. One of which is the fact that there found no rule regarding with mechanism/method as well as time limit for the implementation,while the divorce pledge would be expired within 6 months after the decree of pledge permission. Accordingly,the Supreme Court’s policy to issue PERMA number 3 of 2017 concerning the guidelines for dealing with women's cases in law shows its significance. Using a qualitative research design,this paper aimed at describing the implementation of PERMA number 3 of 2017 in religious courts in Madura,identifying constraints in its implementation,and explaining in detail the solutions to overcome the constraints. The results of this study are expected to be beneficial as an attempt to empower women by removing all barriers they cope with. Furthermore,it also enables them to gain access on justice without any discrimination in the justice system particularly in the religious court system at all levels, namely the first level,appeal,and cassation.
其他摘要：Pemberdayaan perempuan di lembaga peradilan sesungguhnya sudah diupayakan sejak penormaan tentang alasan-alasan perceraian dan pelaksanaan (keabsahan) perceraian di depan sidang pengadilan. Kebijakan ini merupakan penegasan kebaruan hukum dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sekaligus menjadi pintu masuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan,yaitu adanya jaminan kepastian hukum dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam putusan perceraian,meliputi hak untuk mendapatkan nafkah māḍiyah (nafkah lampau/terhutang),nafkah‘iddah,mutʿah, bagian harta bersama,haḍānah (hak asuh anak) dan biaya pengasuhan anak. Problemnya adalah terkait eksekusi putusan,dalam praktiknya banyak mengalami kendala karena ketiadaan aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pelaksanaannya,sementara waktu ikrar talak dibatasi maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang tentang izin ikrar talak. Pada posisi inilah kebijakan Mahkamah Agung menetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menampakkan signifikansinya. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif tulisan ini bertujuan mendeskripsikan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama se wilayah Madura,mengidentifikasi kendala penerapannya, dan menjelaskan secara rinci atas solusi mengatasi kendala penerapannya. Hasilnya diharapkan dapat memberdayakan perempuan dengan menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan agama di semua tingkatan,yaitu tingkat pertama,banding dan kasasi.
关键词：PERMA Number 3 of 2017;women empowerment;the judiciary
其他关键词：PERMA No. 3 Tahun 2017;pemberdayaan perempuan;lembaga peradilan