文章基本信息

标题：Legal Protection for Disputing Parties through the Aceh Customary Court
本地全文：下载
作者：Dahlia Darida ; Hamid Sarong ; Darmawan 等
期刊名称：Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial
印刷版ISSN：1907-591X
电子版ISSN：2442-3084
出版年度：2020
卷号：15
期号：1
页码：31-49
DOI：10.19105/al-lhkam.v15i1.2250
语种：English
出版社：State College of Islamic Studies Pamekasan (STAIN Pamekasan)
摘要：Article 13 paragraph (1) of the Aceh Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary and Indigenous Life discussing customary disputes mentions that ideally,the customary court can solve customary disputes. However, sometimes,it can not solve all cases and provide legal protection for all disputing parties. This study aims to explain the process of resolving private disputes through the customary court and providing legal protection for the parties. This type of research was empirical juridical with qualitative analysis. The results showed that a dispute resolution process could be done through two models. First is through customary judicature using formalized procedures by involving customary instruments. Second is using positive law indicator by not providing legal protection for the parties. Certain parties will typically file a lawsuit again after getting the customary court's decision. This research suggests collaboration among the Government,the Police,and the Customary Assembly in consistently promoting the customary court and improving the quality of customary instruments.
其他摘要：Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa idealnya,berbagai sengketa adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Namun demikian faktanya,tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan baik pun tidak semua pihak mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan adat dan perlindungan hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua model. Pertama adalah peradilan adat dengan prosedur yang telah diformalkan atau proses yang hanya melibatkan perangkat desa. Kedua adalah menggunakan indikator hukum positif dengan tidak memberikan perlindungan hukum para pihak terkait. Pihak-pihak tertentu biasanya akan mengajukan gugatan kembali setelah pembacaan putusan peradilan adat. Penelitian ini menyarankan adanya kerjasama berkelanjutan antara Pemerintah,Kepolisian,dan Majelis Adat dalam mensosialisasikan peradilan adat secara konsisten serta memberikan peningkatan kapasitas bagi perangkat adat.
关键词：Legal protection;dispute resolution;customary court;Aceh
其他关键词：Perlindungan hukum;penyelesaian sengketa; Peradilan Adat;Aceh