摘要:Lobi dan negosiasi sebagai kegiatan komunikasi sampai saat ini masih dianggap memiliki asosiasi yang negatif. Padahal,dua kegiatan tersebut dapat berdampak positif misalnya membantu legislator meyakinkan pemangku kepentingan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik dan lobi yang dilakukan anggota legislatif kepada pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,strategi penelitian studi kasus,dan pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik dan triangulasi penelitian berupa triangulasi teori dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik lobi dan negosiasi,legislator sebagai komunikator politik menempatkan posisi sebagai politisi partisan. Lima area dasar kegiatan lobi yang dilakukan yaitu menjalin koalisi dengan organisasi berpengaruh di luar DPR,melakukan riset dan laporan,menjalin komunikasi dengan individu di dalam parlemen,memilih pembicara dan saksi ahli,serta melakukan persiapan debat. Sementara,bentuk kegiatan komunikasi dalam proses negosiasi yaitu mengonstruksi narasi,menetapkan strategi negosiasi,dan mengelola hubungan dengan konstituen. Meskipun proses lobi dan negosiasi menemui gangguan,legislator ternyata berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menyetujui RUU Konsultan Pajak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2018.
其他摘要:Lobbying and negotiation as a communication activity are still considered to have a negative association. In fact, these two activities can have a positive impact, for example helping legislators convince stakeholders to pass the Draft Law (RUU) that is beneficial to the wider community. The purpose of this study is to understand the practices and lobbying of legislative members to stakeholders in the discussion process of the Draft Law on Tax Consultants. This study uses a qualitative approach, case study research strategies, and data collection in the form of structured interviews and documentation. The research data were analyzed using thematic analysis and research triangulation in the form of theory and data triangulation. The results showed that in conducting lobbying and negotiation practices, legislators as political communicators placed positions as partisan politicians. The five basic areas of lobbying are coalitioning with influential organizations outside the DPR, conducting research and reports, establishing communication with individuals in parliament, selecting speakers and expert witnesses, and preparing for debate. Meanwhile, the form of communication activities in the negotiation process is constructing the narrative, setting negotiation strategies, and managing relations with constituents. Even though the lobbying and negotiation process met with disruption, the legislator was successful in convincing the stakeholders to approve the Draft Law on Tax Consultants being included in the 2018 Priority Prolegnas list.