文章基本信息

标题：Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)
本地全文：下载
作者：Mahrus Ali
期刊名称：Pandecta: Research Law Journal
印刷版ISSN：1907-8919
出版年度：2020
卷号：15
期号：2
页码：261-272
DOI：10.15294/pandecta.v15i2.23833
语种：Indonesian
出版社：Universitas Negeri Semarang
摘要：Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal mengenai kriminalisasi terhadap korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hanya UU PPPH dan UU PPLH yang mengatur tentang tindak pidana oleh korporasi dengan mengadopsi doktrin identifikasi dan teori pelaku fungsional. Kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya ditemukan pengaturannya di dalam UU PPLH, yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori strict liability perlu diadopsi terutama untuk delik-delik yang bergantung kepada persyaratan administratif. Keempat UU yang diteliti mengatur sanksi pidana bagi korporasi meskipun ancaman pidananya bervariasi dan relatif berat. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan pidana sehingga berpengaruh kepada penerapan aturan tersebut di tahap aplikasi karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda.
其他摘要：This research is aimed at analyzing penal policy on criminalization against corporation in the Laws related to environment. By using normative legal research accompanied by statutue and conceptual approaches, this study reveals that offense to corporation is only formulated in both Illegal Logging Act and Environmental Protection and Management Act (EPMA) adopting doctrine of identification and functioneel daaderschap. Meanwhile, only EPMA that formulates the criteria for corporate official to be criminally liability for the offense as long as he acts as a functional position in the corporate structure. It is also suggested to adopt strict liabity for administrative dependent of criminal law. All Acts determine the criminal sanction for the petpetrators in the various severity of punishment. This study also found that the strafmodus for fine in those Acts was not formulated. Hence, they prefer to choose short imprisonment then that of fine. This will give impact to the application of the provision.
关键词：kebijakan penal;tindak pidana korporasi;pertanggungjawaban pidana;sanksi pidana
其他关键词：penal policy;corporate offense;criminal liability;criminal sanction