文章基本信息

标题：IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH
其他标题：IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH
本地全文：下载
作者：T. Reza Zulkarnaen
期刊名称：Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)
印刷版ISSN：2088-527X
电子版ISSN：2548-7787
出版年度：2011
卷号：1
期号：2
页码：209-231
DOI：10.31289/jap.v1i2.941
出版社：Universitas Medan Area
摘要：Angkutan barang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pergerakan angkutan barang di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian dan kemajuan teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan barang. Keadaan tersebut menimbulkan masalah terhadap sarana dan prasarana keselamatan jalan serta kondisi jalan.Pengawasan dan Pengendalian muatan lebih merupakan tugas pengawasan keselamatan jalan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengoperasian jembatan timbang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pemerintah Pusat bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memberikan tindakan korektif dalam rangka peningkatan kinerja jembatan timbang.
其他摘要：Angkutan barang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pergerakan angkutan barang di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian dan kemajuan teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan barang. Keadaan tersebut menimbulkan masalah terhadap sarana dan prasarana keselamatan jalan serta kondisi jalan.Pengawasan dan Pengendalian muatan lebih merupakan tugas pengawasan keselamatan jalan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengoperasian jembatan timbang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pemerintah Pusat bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memberikan tindakan korektif dalam rangka peningkatan kinerja jembatan timbang.
关键词：Implementasi Kebijakan; Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih; Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
其他关键词：Implementasi Kebijakan;Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih;Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara