文章基本信息

标题：HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI
本地全文：下载
作者：Albert Yasokhi Lase ; Isnaini Isnaini ; Syafaruddin Syafaruddin 等
期刊名称：Jurnal Mercatoria
印刷版ISSN：1979-8652
电子版ISSN：2541-5913
出版年度：2008
卷号：1
期号：2
页码：140-149
DOI：10.31289/mercatoria.v1i2.630
出版社：Universitas Medan Area
摘要：Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
关键词：- Penegakkan Hukum - Tindak Pidana Korupsi - Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
其他关键词：Penegakkan Hukum;Penegakkan Hukum;Penegakkan Hukum