期刊名称:Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
印刷版ISSN:2089-0338
电子版ISSN:2502-7921
出版年度:2007
卷号:12
期号:3
页码:1-11
DOI:10.33007/ska.v12i3.636
出版社:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
摘要:Pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial; dan ketiga konsep itu menggambarkan adanya korelasi. Berdasarkan anggapan dasar itu, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pembangunan manusia, kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi NTB. Dari hasil kajian diperoleh informasi, bahwa tingkat pembangunan manusia yang dicermati dari IPM termasuk kategori rendah, dan tingkat kemiskinan yang dicermati dari IKM masih cukup tinggi. Kedua kondisi itu mengakibatkan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih cukup tinggi pula. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial daerah di Provinsi NTB perlu dioptimalkan lagi. Sehubungan dengan itu, diperlukan kemauan politik (political will) dan kemauan untuk bertindak (political action) dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di NTB.
其他摘要:Pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial; dan ketiga konsep itu menggambarkan adanya korelasi. Berdasarkan anggapan dasar itu, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pembangunan manusia, kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi NTB. Dari hasil kajian diperoleh informasi, bahwa tingkat pembangunan manusia yang dicermati dari IPM termasuk kategori rendah, dan tingkat kemiskinan yang dicermati dari IKM masih cukup tinggi. Kedua kondisi itu mengakibatkan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih cukup tinggi pula. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial daerah di Provinsi NTB perlu dioptimalkan lagi. Sehubungan dengan itu, diperlukan kemauan politik (political will) dan kemauan untuk bertindak (political action) dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di NTB.