文章基本信息

标题：Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi
本地全文：下载
作者：Muhammad Insa Ansari
期刊名称：Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum
印刷版ISSN：2460-1543
电子版ISSN：2442-9325
出版年度：2018
卷号：4
期号：3
页码：551-568
DOI：10.22304/pjih.v4n3.a7
出版社：Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum
摘要：Pemerintah akan mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Melalui aturan ini pemerintah dapat memberikan penugasan khusus bagi BUMN. Fokus pembahasan artikel ini merupakan bidang ketenagalistrikan dan akan membahas mengenai penugasan apa saja yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN sektor ketenagalistrikan, selanjutnya, bagaimana penugasan pemerintah tersebut dalam perspektif hukum korporasi? Penulis berpendapat bahwa penugasan tersebut tidak sejalan dengan perspektif hukum korporasi. Penugasan pemerintah seharusnya diemban oleh BUMN dengan entitas perusahaan umum. Dalam praktik penugasan pemerintah diemban oleh perusahaan perseroan, padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tegas dibatasi entitas BUMN berdasarkan maksud dan tujuan, entitas Perum ditujukan untuk mengemban kemanfaatan dan entitas Persero untuk mencari keuntungan.
关键词：BUMN; hukum korporasi; ketenagalistrikan; kewajiban pelayanan umum; penugasan pemerintah