摘要:Pada wilayah rawan banjir,koordinasi antarpihak dalam kegiatan pengurangan risiko bencana sangat penting dilaksanakan.Hal ini dikarenakan bencana secara langsung akan berdampak pada gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat,juga menghambat proses pembangunan berkelanjutan.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun skema koordinasi publik untuk kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) banjir berbasis sumber daya publik yang tersedia di Kabupaten Gorontalo.Sumber daya publik berasal dari instansi pemerintah dan potensi masyarakat yang tersedia di Kabupaten Gorontalo dengan tugas masing-masing pada tahap sebelum,saat dan setelah bencana.Koordinasi publik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berbasis PRB di Kabupaten Gorontalo.Penyusunan skema koordinasi publik didahului penilaian bahaya banjir secara geospasial berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG).Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyusunan koordinasi publik untuk PRB.Kabupaten Gorontalo didominasi oleh satuan lahan pesisir yang berbatasan dengan Teluk Tomini,dataran hingga pegunungan.Curah hujan tinggi,tata guna lahan yang kritis serta permukiman yang berada di dataran rendah menyebabkan daerah penelitian termasuk pada zona risiko tinggi hingga sangat tinggi mengalami banjir.Pembangunan berkelanjutan dapat berjalan efektif apabila pelaksanaannya berbasiskan kebijakan PRB dengan koordinasi publik.Koordinasi publik dilakukan di antara instansi pemerintah dan masyarakat,yang bekerja sama sesuai peran dan tugas masingmasing pada tahap sebelum,saat hingga setelah bencana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan keterlibatan sektor yang lebih banyak pada tahap sebelum dan saat bencana.Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi publik sebelum terjadinya bencana merupakan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko yang harusnya lebih diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan sebelum menghambat keberlanjutan pembangunan.
其他摘要:In flood-prone areas,coordination between parties in disaster risk reduction (DRR) activities is very important.This is because the consequences of disasters will directly affect the disruption of people's lives and livelihoods,and also hinder the process of sustainable development.The study aims to develop a public coordinating scheme for disaster risk reduction (DRR) activities based on public resources in Gorontalo Regency.Public resources from government agencies and society are available in Gorontalo Regency with their respective tasks at the stages before,during and after the disaster.Public coordination is expected to support the implementation of DRR-based sustainable development in Gorontalo Regency.The preparation of public coordination scheme begins with geospatial flood hazard assessment based on the characteristics of the Limboto Watershed using a Geographic Information System (GIS) tool.The result provides a basis for the implementation of public coordination arrangements for DRR.Gorontalo Regency is dominated by a coastal land parcel adjacent to Tomini Bay,stretching from lowland plains to hilly mountains.High rainfall,critical land use and settlements in the lowlands have caused the study area categorized into high- to very high-risk zones of flooding.To ensure sustainable development runs effectively,its implementation must be based on DRR policy with public coordination.Public coordination is carried out between government agencies and society,who cooperate in compliance with their respective roles and tasks at the stage before,during and after the disaster.The results show that the involvement of more sectoral parties is needed at the stage before and during the disaster.This indicates that public coordination before the disaster performs risk prevention and reduction activity that should be prioritized in the implementation of development before inhibiting its sustainability.