文章基本信息

标题：Ketentuan Hukum tentang Usia Calon Peserta Didik Pendidikan Dasar Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Kota Denpasar)
本地全文：下载
作者：Made Suksma Prijandhini Devi Salain
期刊名称：Jurnal Magister Hukum Udayana
印刷版ISSN：2302-528X
出版年度：2016
卷号：5
期号：4
页码：739-756
DOI：10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p08
语种：Indonesian
出版社：Universitas Udayana
摘要：Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang diwajibkan di Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mensyaratkan setiap warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pernyataan inilah yang membuat kerancuan dalam menetapkan batasan usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai contoh, di Daerah Kota Denpasar antara Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta menetapkan persyaratan yang berbeda mengenai batasan usia penerimaan calon peserta didiknya. SD-SD Negeri mensyaratkan calon peserta didiknya minimum berusia 7 (tahun) sedangkan SD-SD Swasta lebih fleksibel menetapkan batasan usia calon peserta didiknya. Pernyataan rentang usia wajib belajar pendidikan dasar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berbeda dengan peraturan perundangan di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai usia calon peserta didik pendidikan dasar di Indonesia dan Bagaimanakah implementasinya pada Sekolah Dasar di Daerah Kota Denpasar. Penelitian ini berjenis normatif dengan didukung beberapa data primer. Bahan-bahan hukum dan data primer yang di dapat di lapangan akan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat ketidaktepatan interpretasi mengenai batasan usia peserta didik pendidikan dasar. Usia 7 (tujuh) tahun bukanlah syarat mutkla untuk penerimaan peserta didik pendidikan dasar. Hal ini terbukti pada SD Bali Public School yang sudah 2 (dua) tahun belakangan ini menerima calon peserta didik kurang dari 7 (tujuh) tahun dan mereka menerima Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
其他摘要：Primary education is a first level education in Indonesia which has mandatory characteristic based on national education system. National education system is presupposing every citizens that 7 (seven) years old until 15 (fifteen) years old are obligatory to enroll the primary education. This statement is making confusion in determining the age limit for the students in Indonesia primary education. For example, public and private elementary schools in Denpasar determining different requirements of age limit for their students. Public elementary schools are presupposing their candidate students for minimum 7 (seven) years old whereas private elementary schools are more flexible in specifying requirements for their candidate students. The statement of age range of the compulsory education in the national education system act is different with the other education regulations. Based on those situations, there are problems in this research: How is the regulation of the age for the candidate students in Indonesia primary education and How about the implementation in the elementary schools that are situated in Denpasar. This research is normative which supported by some primary data. The legal materials and primary data that collected from the field are analyzed in systematically in order to answer 2 (two) problems in this research. Based on those analyses, there is imprecision interpretation according to the age limit of the primary education candidate students. Seven years old is not the absolute requirement in enrollment the primary education candidate students. This statement is proved by SD Bali Public School which already past 2 (two) years accepting the candidate students under 7 (seven) years old and those students are still get National Student Registration Number (Nomor Induk Siswa Nasional/NISN).
关键词：ketentuan hukum;peserta didik;pendidikan dasar;usia
其他关键词：age;primary education;regulations;students