摘要:Kajian mengenai kaitan komunikasi (media massa) dan demokrasi, baik dengan pendekatan liberal pluralis maupun dengan pendekatan kritis semakin mendapat perhatian belakangan ini (lihatisalnya Keanc, 1991; Kellner, 1990; Curran, 1991; Golding, 1990 dan Lichtenberg, 1990) Pembahasan topik ini begitu penting disebabkan antara lain oleh kenyataan bahwa baik dalam bentuk negara demokrasi langsung yang berkembang dalam negara kota (city stote) pada zaman Yunani Kuno dan juga dalam bentuk kehidupan politik tingkat lokal di Indonesia, seperti banjar di Bali maupun dalam bentuk demokrasi modem yang bersifat tidak langsung (demokrasi perwakilan), yang berkembang setelah revolusi dan evolusi sosial yang terjadi di Eropa, fungsi dan hakekat kewarganegaraan dapat terwujudkan melalui kompetensi komunikasi (communicative competence) para warga negara. Atas dasar kompetensi komunikasi, warga negara bisa mengekspresikan berbagai aspirasi dan kepentingannya dan sekaligus mengetahui apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan efektif. Dengan demikian, eksistensi j sebagai warga negara sedikit banyak ditentukan oleh kemampuan [ komunikatif yang dimiliki warga masyarakat.
其他摘要:Democracy as communicative action involving the ruler and the ru/ed is underthread by the increasingly popu/ar ide of mass media privatization. The supposedly efficient mode of market-based system, i n fact, fa i/s t o satisfy the need t o facilitatc peop