文章基本信息

标题：Legal politics in Interdiction of Member of Election Commission Resignation
其他标题：Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum
本地全文：下载
作者：Nur’aini
期刊名称：Jurnal Cita Hukum
印刷版ISSN：2356-1440
电子版ISSN：2502-230X
出版年度：2013
卷号：1
期号：2
页码：285-302
DOI：10.15408/jch.v1i2.3001
语种：English
出版社：Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
摘要：Every regulation promulgated supposes to create legal certainty,public benefits and justice in society.It is a condition sine quo non form State deciding Law as its State foundation.This aims should be started in legislation that guarantee the sustainability of human rights values.A regulation should not limit or even produce negative impact towards society.Moreover,the regulation concerning civil and political rights should guarantee the rights a person as to resign from member of Election Commission.It’s the challenge should be respond by the State.
其他摘要：Sebuah peraturan perundang-undangan yang bernaung dalam sebuah negara hukum (rechtstaat) semestinya mendatangkan sebuah kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan.Hal tersebut merupakan condition sine quo non dari negara yang sudah mentasbihkan asas negara hukumnya.Cita-cita tersebut dimulai dari pembangunan politik hukum legislasi yang menghasilkan sebuah konsep hukum yang bernuansa menjamin keberlangsungan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).Sebuah aturan hukum sudah selayaknya tidak boleh membatasi apalagi merugikan warga negaranya.Apalagi yang menyangkut tentang hak-hak sipil politik warga negara tersebut dalam bentuk larangan pengunduran diri anggota komisi pemilihan umum.Inilah yang menjadi tantangan penting bagi negara untuk mewujudkannya.
关键词：State of Law;Politic Law Development and Civil and Political Rights.
其他关键词：Negara Hukum;Pembangunan Politik Hukum dan Hak-Hak Sipil dan Politik.