摘要:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian pengaduan nasabah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti serta Implikasi hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris (Non-Doktrinal) yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, atau dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, meskipun dalam tataran penerapan secara teknis di lapangan masih terdapat beberapa kekurangan. Penyelesaian pengaduan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti masih belum sesuai dengan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/ PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dikarenakan belum adanya Standard Operating Procedure (SOP). Implikasi hukum terkait sudah adanya SOP di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY membuat lancar pelaksanaan proses penyelesaian Pengaduan Nasabah di Bank BPD DIY. Sedangkan implikasi terkait tidak adanya SOP di Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti menyebabkan masih kurang optimalnya proses penyelesaian pengaduan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti.
其他摘要:This study is determined how the customer claims settlement system of the Regional Development Bank of Yogyakarta and Danagung Bakti’s Rural Bank and its Legal Implications.. This type of research is empirical juridical research which used primary data and secondary data. Data collection method used inter?views, study literature and documents. The reseach results showed that Customer Complaints settlement system in Regional Development Bank of Yogyakarta and Danagung Bakti’s Rural Bank accordance with PBI Number 7/7/PBI/2005 as amended by Regulation Number 10/10/PBI/2008 on settlement of Cus?tomer Complaints although the level of implementation in the field there are still some deficiencies. The legal implications of Standart Operating Procedure in the Regional Development Bank (BPD) of DIY is good implementation on customer complaints settlement process at Regional Development Bank DIY. On the other hand, the absence of Standart Operating Procedure in Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti is not optimal on customer complaint settlement process at Danagung Bakti Rural Bank.