文章基本信息

标题：PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
本地全文：下载
作者：Tanto Lailam
期刊名称：Jurnal Media Hukum
印刷版ISSN：0854-8919
电子版ISSN：2503-1023
出版年度：2014
卷号：21
期号：1
页码：88-106
语种：Indonesian
出版社：Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
摘要：Kajian ini tentang penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang?Undang Dasar 1945, kajian ini dilatarbelakangi oleh luasnya kewenangan MK dalam penafsiran konstitusi, termasuk berbagai putusan yang dinilai kontroversial. Hasil kajian menunjukan bahwa UUD 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada MK untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, artinya MK adalah “the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution” dan sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (the legitimate interpreter of the constitution). Beberapa hal yang menarik dalam melaksanakan penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum, meliputi: Pertama, intinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. Kedua, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Merujuk pada teori the living constitution, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Ketiga, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada original intent/ perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (non originalis) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Keempat, penggunaan metode penafsiran harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga untuk menjaga hakim MK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.
其他摘要：This study is about interpretation of constitution, this study is based on the extent authority of the Constitutional Court on the interpretation of the constitution, including various verdicts that are considered as controversial. The result of the study shows that Constitution 1945 giving authority of the constitution interpretation of the Constitutional Court to evaluate the conflict of legal norm, this could be meant that the Constitutional Court is “the guardian of the constitution and the sole interpreting of constitution” and as the legitimate interpreter of the constitution. Some interesting in implementing the interpretation of the constitution as a standard to evaluate the conflict of legal norm, consists of: First, essentially, that the interpretation of the constitution is one of the ways to elaborate understandings contained in constitution text. Second, related to the independence and the freedom of judge in using an interpretation method which is not regulated by positive law, therefore the judge is free to use those interpretation methods which are appropriate with the conviction of the Justice. Justice in using the interpretation method doesn’t only have function as funnel of the act, but also has functioned as the funnel of justice since a judge is required the value of the law and the sense of justice which exists in the society (substantial justice). Refer to the theory of living constitution, therefore Constitution 1945 should be understood as a constitution which has textual and contextual dimention Third, the restriction in using the interpretation method, the constitutional judge couldn’t only focused into the originalism interpretation method which only based to original intent / the formulation of Constitution 1945 or using the other interpretations (non originalist) which oppositely those interpretation the 1945 Constitution doesn’t work according to system and/ or contended with the main idea underlying the constitution itself entirely related to the purpo se that would like to be realized. Fourth, the use of interpretation method should be able to be accounted to the publics, therefore the validity could be examined in certain cases. This is very essential to do since Constitutional Court has an extent interpretation authority so that it could keep justice of Constitutional Court to avoid it from misuse of authority in interpreting of 1945 Constitution.
关键词：Penafsiran;Pengujian Undang-undang;undang-undang;UUD 1945
其他关键词：Interpretation;Constitutional Review;Law;1945 Constitution