文章基本信息

标题：ASPEK HUKUM ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
本地全文：下载
作者：Rahadi Wasi Bintoro
期刊名称：Journal of Dinamika Hukum
印刷版ISSN：1410-0797
电子版ISSN：2407-6562
出版年度：2010
卷号：10
期号：3
页码：360-374
DOI：10.20884/1.jdh.2010.10.3.105
语种：English
出版社：Jenderal Soedirman University
摘要：The existence of traditional markets in urban areas from time to time further increasingly threatened by rampant construction of modern markets.Therefore,in this paper the authors are interested to explore some aspects zoning laws of modern markets and traditional markets.Based on the analysis,zoning traditional markets and modern market is the authority of local governments as stipulated in Presidential Regulation Number 112 Year 2007 concerning Settlement and Development of Traditional,Modern Shopping Centers and who is the embodiment of Law No.5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition healthy.If the establishment of a modern market violates the provisions of Law No.5 Year 1999 and Presidential Decree.112 Year 1999 will be reported to the KPPU to be examined.In addition,with no establishment of zoning district regulations regarding local government market has resulted in unlawful acts and therefore can be sued by actio popularis lawsuit or citizen law suits.
其他摘要：Keberadaan pasar tradisional di perkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern.Oleh karena itu,dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengupas sedikit mengenai aspek hukum zonasi pasar tradisional dan pasar modern.Berdasarkan hasil analisis,zonasi pasar tradisional dan pasar modern merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan pengejawantahan dari Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.Apabila pendirian pasar modern melanggar ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden No.112 Tahun 1999 maka dapat dilaporkan kepada KPPU untuk diperiksa.Selain itu,dengan tidak dibentuknya peraturan daerah mengenai zonasi pasar mengakibatkan pemerintah daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat digugat melalui actio popularis atau citizen law suit.
关键词：zoning;traditional markets;modern markets
其他关键词：zonasi;pasar tradisional;pasar modern