文章基本信息

标题：POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
本地全文：下载
作者：Wahyu Beny Mukti Setiyawan ; Prijo Dwi Atmanto ; Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum 等
期刊名称：Jurnal Ius Constituendum
印刷版ISSN：2541-2345
出版年度：2019
卷号：4
期号：1
页码：28-45
DOI：10.26623/jic.v4i1.1532
出版社：Universitas Semarang
摘要：Politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum menyangkut sebuah cita-cita atau harapan, maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat percari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Secara prinsip, suatu negara diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.
关键词：: Politik Hukum; Peradilan Tata Usaha Negara; Indonesia;Full Text: PDF References Abdul Latif dan Hasbi Ali; Politik Hukum; Penerbit Sinar Grafika; Jakarta; 2011.