文章基本信息

标题：Implikasi Yuridis Peraturan pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar yang tidak pernah Berkegiatan di Pasar Modal
本地全文：下载
作者：Ratna Ayu Puspitasari ; Imam Koeswahyono ; Titik Soeryati Soekesi 等
期刊名称：Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
印刷版ISSN：2528-0767
电子版ISSN：2527-8495
出版年度：2019
卷号：4
期号：1
页码：150-161
DOI：10.17977/um019v4i1p150-161
出版社：Universitas Negeri Malang
摘要：tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, dan implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK terhadap notaris pasar modal pemegang Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang tidak berkegiatan di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap notaris. Implikasi hukum yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan bagi notaris yang memiliki STTD namun tidak berkegiatan di pasar modal adalah menjadi piutang negara. Pembayaran akan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara, dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse akta.
其他摘要：this paper aims to describe the authority of the Financial Services Authority (OJK) in conducting supervision and regulation of the financial services sector, and the juridical implications of Government Regulation Number 11 of 2014 concerning OJK Levy for capital market notaries registered with Registered Letters (STTD) who are not active in the capital market. The research method used in this paper is a normative juridical. The results of the study indicate that the OJK has the authority to levy notaries. Legal implications arising from Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Financial Services Authority Levies for notaries who have STTD but do not engage in capital market activities becomes the state’s receivables. Payments will be made by the state receivable committee, with a forced letter that has the same legal force as the Grosse deed.
关键词：notaris pasar modal; pungutan otoritas jasa keuangan; surat tanda terdaftar
其他关键词：capital market notary; financial services authority levy; registered letter