文章基本信息

标题：KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
本地全文：下载
作者：Asep Suparman
期刊名称：Jurnal Wawasan Yuridika
印刷版ISSN：2549-0664
电子版ISSN：2549-0753
出版年度：2013
卷号：28
期号：1
页码：634-649
DOI：10.25072/jwy.v28i1.60
出版社：Sekolah Tinggi Hukum Bandung
摘要：Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakann urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 sub 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah pegawai negeri yakni seseorang yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan jabatan Kepala Desa, maka jelas bahwa Kepala Desa itu bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara meskipun ia menjalankan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan desa. Namun apabila kita perhatikan pendapat para pakar baik E.Utrecht, Prayudi.A , dan Sjachran Basah tidak memperhatikan tentang Status kepegawaian karena Kepala Desa itu sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
关键词：: Pejabat Tata Usaha; Kepala Desa . Full Text: PDF (Indonesian) DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.60 Article Metrics Abstract view : 291 times PDF (Indonesian) ;158 times Refbacks There are currently no refbacks. var addthis_pub = ''; Copyright (c) 2014 Asep Suparman This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :