文章基本信息

标题：Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura
本地全文：下载
作者：Hiskia C.M. Sapioper ; Marlina Flassy ; Ilham ilham 等
期刊名称：Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah
印刷版ISSN：1858-0300
电子版ISSN：2407-6767
出版年度：2021
卷号：17
期号：1
DOI：10.24258/jba.v17i1.769
语种：English
出版社：PKP2A III Lembaga Administrasi Negara
摘要：The study aims to know and describe the quality of services and arrangements in the land certificates processing at Land Office of Jayapura Regency, Papua Province in Indonesia. This was a qualitative research by using service quality theory. This theory consists of five main dimensions namely, tangible, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. The primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was obtained through library research. Data analysis was carried out through reduction and presentation, conclusions, and verification. Therefore, the results showed that service procedures were implemented according to standards, and the officers' competence were considered adequate. However, in terms of facilities and infrastructure, service standards did not meet the required expectations. Finally, the duration of the process indicated that the services provided were not responsive to the community needs. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menuang teori kualitas pelayanan yang terdiri atas lima dimensi pokok: tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, serta kompetensi petugas juga dinilai telah memadai. Kendati demikian, dari segi sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan, lamanya proses penyelesaian pengaduan juga mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.